Sejahterakan Rakyat Papua, Itu Tekad Dan Komitmen Pemerintah

Jakarta, wapresri.go.id—Pemerintah bertekad dan komitmen untuk terus menyejahterakan rakyat Papua. Pemerintah juga terus mencari solusi pembangunan yang diberikan untuk Papua, baik fisik, budaya serta pendekatan sosial.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin saat menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara No. 15, Kamis (28/11/2019).

“Pemerintah bertekad untuk terus membangun Papua, untuk mennyejahterakan rakyat Papua, untuk mengawal agar Papua tetap kondusif dan agar terjadi damai di Papua yang ujungnya untuk mensejahterakan rakyat Papua,” tegasnya.

Wapres menjelaskan saat ini terus dilakukan kajian dan FGD yang membahas tentang permasalahan di Papua serta langkah-langkah terbaik apa yang sebaiknya dilakukan.

“Ini komitmen kami sebagai Pemerintah, kami akan terus mencari solusi pembangunan apa yang kami lakukan baik fisik maupun budaya kemudian juga pendekatan sosial dan kita terus melakukan kajian-kajian, di kantor wakil presiden sendiri sudah dilakukan FGD untuk Papua,” jelasnya.

Wapres juga mengapresiasi peran MRP selama ini dan mendorong agar peran MRP dimasa depan lebih diefektifkan dan dikuatkan untuk terus menjaga Papua, serta mengharap MRP sebagai forum komunikasi antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Papua mencari solusi yang konstruktif untuk membangun Papua.

“Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada MRP, peran penting MRP, Kita ingin peran MRP kedepan lebih diefektifkan lagi dikuatkan lagi untuk terus juga menjaga Papua, kita harapkan (MRP) menjadi forum komunikasi dengan Pemerintah Pusat, selain juga untuk merespon perkembangan di Papua sendiri, karena itu kami melihat MRP bisa menjadi jembatan untuk mencari solusi yang konstruktif untuk membangun Papua kedepan,” pesannya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh MRP, Wapres akan membahas hal tersebut dengan menteri-menteri terkait serta akan melaporkan kepada Bapak Presiden.

“Kami menyambut baik aspirasinya dan aspirasi ini nanti akan kita bahas dan akan kami sampaikan ke menteri-menteri terkait termasuk Menteri Dalam Negeri untuk membahas dan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya salah satu anggota MRP Demos Toroko, menyampaikan pokok-pokok pemikiran MRP, yang terdiri dari 10 (sepuluh) aspirasi. Ia juga menyampaikan bahwa Ketua MRP Timotius Murib tidak dapat hadir.

“Saya perlu sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden sesungguhnya sepuluh butir ini mewakili Rakyat Papua umumnya, dan khususnya Majelis Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, beliau dalam kondisinya tidak fit, sehingga saya di percayakan oleh anggota dan pimpinan untuk membacakannya,” jelasnya.

Adapun ke sepuluh aspirasi tersebut adalah:
1. Pentingnya penerapan kebijakan pembangunan dengan pendekatan budaya dan kemanusiaan di Tanah Papua secara taat-asas;
2. Pentingnya penghapusan tindakan kekerasan di Tanah Papua. Dalam konteks ini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai pendekatan keamanan di Tanah Papua. Hendaknya pendekatan persuasive lebih diutamakan;
3. Mengenai kewenangan khusus Papua dalam rangka Otonomi khusus (Otsus) perlu kebijakan yang memperluas dan mempertegas secara pasti kewenangan khusus, dalam rangka pelaksanaan khusus di Tanah Papua, termasuk kewenangan khusus dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua;
4. Pembangunan sektor ekonomi dan sosial budaya dengan fokus utama terhadap peningkatan derajat dan kualitas hidup orang asli Papua;
5. Pembentukan otonomi baru (pemekaran provinsi harus konsisten dengan UU Otsus, dengan persetujuan MRP dan DPRP/MRPB dan DPRPB;
6. Mengenai ketenagakerjaan, perlu kebijakan afirmasi yang memberikan ruang yang memadai bagi orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dalam seluruh lapangan pekerjaan, baik dalam sektor publik maupun sektor swasta, termasuk rekruitmen untuk menjadi anggota TNI/ Polri;
7. Mengenai sektor strategis, perlu kebijakan afirmasi yang konsisten bagi asli orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi, serta infrastruktur dasar;
8. Mengenai HAM perlu kebijakan yang konsisten dalam hal penegakan HAM di Tanah Papua. Beberapa lembaga (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pengadilan HAM, serta Perwakilan Komisi HAM di Papua) telah diamanatkan oleh Otsus, agar diupayakan pembentukannya di Tanah Papua;
9. Mengenai Sumber Daya Alam (SDA), perlu kebijakan konsisten dalam rangka pelaksanaan Otsus terkait dengan pengelolaan SDA di Tanah Papua. Dalam hal ini sesuai asas afirmasi, maka orang asli Papua, dan masyarakat adat agar benar benar diperhatikan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya atas kekayaan SDA;
10. Mengenai Kependudukan, menurut data terakhir penduduk asli Papua semakin minoritas tidak mengalami pertambahan, sebaliknya migrasi ke papua semakin tinggi. Perlu kebijakan yang melindungi orang Papua dan perlu pengendalian imigrasi ke Papua. Sejalan dengan hal ini perlu dilakukan peninjauan kembali pelaksanaan program Keluarga Berencana. Perlu ada kebijakan sesuai dengan amanat Otsus Papua, program Transmigrasi Nasional di Tanah Papua ditinjau kembali dan untuk sementara ditangguhkannya keberlanjutannya.

Di tempat yang sama Staf Ahli dan Pelayanan Publik, Yusharto melaporkan bahwa sebanyak 51 anggota MRP, yang terdiri dari 17 orang perwakilan agama, 17 orang perwakilan adat, dan 17 orang perwakilan perempuan bertujuan untuk bersilaturahmi dan mendapatkan arahan dari Wakil Presiden.

“Izinkan kami melaporkan Wakil Presiden, telah hadir di depan Bapak semuanya berjumlah 51 orang, pada kesempatan hari ini ingin bersilaturahim dan mendapatkan arahan dari Bapak Wakil Presiden,” ucapnya.

Hadir mendampingi Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Umum, Maskyuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Robikin Emhas, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah, Muhammad Iqbal (IO/RN, KIP-Setwapres).