Terima APEKSI, Wapres Bahas Pajak Daerah, Kesehatan, dan Pendidikan

Jakarta, wapresri.go.id Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (DP APEKSI) di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara No.15, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Kedatangan DP APEKSI untuk menyampaikan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV APEKSI Tahun 2019. Rekomendasi tersebut diantaranya terkait keuangan dan pajak daerah, dana kelurahan, kesehatan, dan pendidikan.

Lebih jauh Ketua DP APEKSI yang juga Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani menjelaskan, perlunya peninjauan kembali kebijakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya pada proporsi bagi hasil antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Sebelumnya provinsi 70% dan kabupaten/kota 30%. Diharapkan ada perubahan pendapatan pajak yang proporsional dan berkeadilan, dan agar dipertimbangkan sesuai dengan potensi jumlah kendaraan yang lewat di daerah tersebut,” ujar Airin.

Terkait dana kelurahan, Airin mengatakan, APEKSI mendorong pemerintah untuk menjamin keberlanjutan alokasi dana yang saat ini pagunya mencapai 300 juta perkelurahan. Bahkan jika memungkinkan, adanya kenaikkan pagu sehingga sama dengan alokasi dana desa.

“Karena permasalahan di kelurahan sama dengan permasalahan di desa,” ujarnya.

Sementara untuk isu kesehatan Airin mengungkapkan bahwa adanya penurunan kualitas pelayanan bagi pasien yang menggunakan mekanisme rujukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Airin, para Wali kota telah melakukan inovasi dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warganya melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diambil dari dana APBD, dengan pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya iuran BPJS yang dibayarkan pemerintah daerah, diharapkan diikuti dengan pelayanan di RS rujukan BPJS yang semakin baik.

Rekomendasi selanjutnya, Airin menambahkan, kebijakan sistem zonasi pendidikan dalam peserta didik baru hendaknya diperbaiki secara komprehensif dan terintegrasi mengingat masih terjadi beberapa kendala di wilayah masing-masing.

Wali kota Balikpapan Rizal Efendi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kebijakan sistem pendidikan di Indonesia cenderung selalu mengalami perubahan seiring dengan pergantian Menteri Pendidikan. Hal ini sering menjadi keluhan bagi pelaku pendidikan.Untuk itu diharapkan kebijakan sistem pendidikan tidak berubah, meskipun ada pergantian menteri.

“Belum selesai membenahi sistem yang lama, karena pergantian menteri, harus mengikuti sistem yang baru. Kami berharap pergantian menteri tidak merubah sistem pendidikan yang sedang berjalan,” ujar Rizal.

Menanggapi hal tersebut Wapres menyampaikan, kebijakan sistem zonasi digunakan agar ada pemerataan pendidikan. Sehingga lulusan siswa terbaik tidak hanya dari sekolah-sekolah favorit atau swasta saja. Di samping itu, jarak sekolah yang dekat dapat memudahkan siswa menuju sekolah tanpa harus melewati kemacetan.

Terkait proporsi pendapatan pajak daerah, Wapres mengatakan, akan membicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Namun, Wapres menekankan bahwa pendapatan yang diterima provinsi lebih tinggi nantinya juga untuk kepentingan daerah.

“Pembagian pendapatan pajak harus adil dan harus punya korelitas. Pendapatan provinsi selain untuk pembangunan nantinya juga akan didistribusikan untuk dana operasional di kota/kabupaten,” jelasnya.

Sementara untuk isu BPJS, Wapres mengungkapkan, bahwa BPJS merupakan isu nasional, sehingga pemerintah daerah diharapkan turut mengawasi pelaksanaannya.

“Banyak kejadian rumah sakit di daerah yang melampaui pembayaran,” ungkapnya.

Terkait rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS, Wapres menjelaskan bahwa tahun ini BPJS mengalami defisit sekitar 28 triliun, diperkirakan tahun depan akan mencapai 54 triliun. Salah satu sebabnya, premi iuran BPJS sangat murah sementara scope pelayanan kesehatan yang dicover BPJS terlalu besar. Untuk itu pemerintah sedang berupaya mencari solusi dengan menaikkan iuran BPJS.

“Kenaikan 100 persen itu 75 persennya beban pusat, 25 persen dari daerah dan mandiri,” pungkasnya.

Dewan Pengurus lainnya yang hadir saat itu adalah Wali kota Medan Dzulmi Eldin, Wali kota Pekanbaru Firdaus, Wali kota Palembang Harnojoyo, Wali kota Lubuklinggau SN. Pranata Putra Sohe, Wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali kota Manado GS Vicky Lementut, Wali kota Gorontalo Marten Taha, Wali kota Ternate Burhan Abdurahman, Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wali kota Kupang Jefirston Riwu Kore, Wali kota Yogyakarta Hardi Suyuti, Wali kota Ambon Richard Lahunapessy, dan Wali kota Parepare M. Taufan Pawe.

Sementara Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Muhammad Iqbal (SK-KIP, Setwapres)