Nusa-Dua, Bali-wapresri.go.id. Aksi terorisme yang terjadi tidak lahir dari persoalan agama semata, tapi dipicu akibat kekecewaan individu-individu atas sikap negara-negara besar yang memberlakukan secara tidak adil terhadap negaranya dan kediktatoran pemimpinnya. Hal ini menyebabkan keputusasaan dan hilangnya harapan akan masa depan individu tersebut.
“Apa yang terjadi di Eropa? di Paris? Apa dan siapa pelakunya Hamid Abaaoud? Siapa Ibrahim Abdeslam? Siapa Lahouaiej-Bouhlel? Semua bukan ahli agama, dia jarang ke masjid, dia peminum alkohol, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa Abdullah Mohamed Lahouaiej-Bouhlel yang menabrakkan truk di Nice, dia juga tidak pernah mengetahui agama dengan benar. Jadi bukan agama yang mendorong dia berbuat begitu tetapi kemarahan, keputusasaan, dan juga kehilangan harapan, karena terjadi kerusakan di negeri-negeri itu. Jadi, bukan agama yang menyebabkan mereka marah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menyampaikan Keynote speech pada International Meeting on Counter Terrorism (IMCT) dan Counter-Terrorism Financing Summit (CTFS), di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8/2016).
Lebih jauh Wapres mempertanyakan bahwa selama ini dalam mengatasi teroris pemerintah ataupun masyarakat hanya melihat dan ingin mengetahui apa yang terjadi, dimana itu terjadi, kenapa makin hebat dan membawa korban yang besar dengan modal yang sedikit, tapi bukan kenapa itu terjadi?
“Kenapa tidak melihat root of the problem [akar masalah]?” tanya Wapres.
Wapres mengungkapkan, persoalan terorisme bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya terorisme sudah ada, hanya caranya saja yang berbeda.
“Kalau lima puluh tahun yang lalu, hampir sepuluh tahun, terorisme hadir dalam bentuk lain. Kita mengenal banyak pesawat-pesawat yang dibajak yang dibawa ke Cuba dan Al Jazair oleh banyak para teroris, termasuk Carlos yang terkenal itu. Itulah yang menimbulkan ketakutan dunia ini pada waktu itu. Namun tentu dampaknya berbeda, karena pada waktu itu motifnya adalah liberation. Liberation untuk Negara Palestine dan Negara-negara Amerika Selatan. Pada masa ini tentunya berbeda setelah sekian puluh tahun,” jelas Wapres.
Dengan diadakannya forum-forum seperti ini, Wapres berharap akar masalah dari berbagai aksi terorisme dapat dipecahkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kehadiran Wakil Presiden menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melawan terorisme yang terus menjadi ancaman semua.
“Masalah terorisme menjadi perhatian Indonesia juga komunitas internasional dalam kurun waktu belakangan ini,” ungkap Wiranto.
Wiranto menambahkan, isu terorisme terus memberikan ancaman serius tidak hanya bagi perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga pada pembangunan sosial ekonomi. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang telah menyebabkan kerugian besar dan memakan banyak korban jiwa, namun tidak ada satu negarapun yang kebal terhadap terorisme.
Acara IMCT dan CFTS yang dilaksanakan secara terpisah namun dilokasi yang sama ini, diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam dan Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Australia (AUSTRAC). Tema yang diangkat dalam acara ini adalah “International Meeting on Counter-Terrorism: Countering Cross-Border Movement of Terrorism” (Pertemuan Internasional tentang Kontra-Terorisme: Gerakan Melawan Terorisme Lintas Batas). Forum internasional ini ditujukan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi dan menangani ancaman terorisme yang melintasi batas-batas negara, baik dari aspek pelaku, informasi dan pendanaan.
Selain Menkopolhukam Wiranto, tampak hadir dalam acara tersebut Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Tito Karnavian, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Jaksa Agung Australia George Brandis. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, perwakilan setingkat menteri dari 23 negara yang menangani masalah counter-terrorism, ASEAN, PBB dan Interpol.
Sementara, hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar. (KIP, Setwapres)