Kemajuan Daerah Jangan Sampai Ada Kesenjangan

Bandung, Jabar-wapresri.go.id Kemajuan suatu daerah ditentukan dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) daerah itu sendiri. Menurut Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu daerah yang maju, hal ini bisa dilihat dari banyaknya universitas terkemuka seperti ITB, IPB, dan UI di kota ini. Dengan pendidikan yang maju, menunjukkan kualitas SDM yang baik. Namun Wapres menyayangkan, ditengah banyaknya kemajuan di Jabar, masih terjadi kesenjangan yang besar.

“Ini yang kadang kalau diukur sekali lagi statistik Jabar semua hebat, eksportir terbesar, tapi kalau dilihat isinya baru jelas di mana perbedaannya,” ungkap Wapres ketika menjadi Keynote Speaker pada Dialog Ekonomi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat, di Hotel Aryaduta, Bandung, Jabar, Selasa (24/01/2017).

Lebih jauh Wapres mencontohkan tekstil Jabar dulu dikenal di Majalaya, dimana hampir semua pemiliknya masyarakat lokal. Namun dengan banyaknya pabrik tekstil besar yang bermunculan, masyarakat asli Sunda hanya menjadi buruh. Demikian halnya orang-orang Tasikmalaya, dulu dikenal sebagai pemilik toko eceran yang baik, tapi kini tidak lagi akibat merejalelanya mini market yang menyediakan segala macam kebutuhan.

“Ini bisa hilang bisnis (toko eceran), dan ini terjadi di seluruh indonesia. Tentu kita butuh membangun banyak infrastruktur, tapi kita sebagian besar menjadi pekerja. Kemana anak-anak lulusan segala macam perguruan tinggi yang besar itu? Kenapa kita terjadi senjangnya besar,” sesal Wapres.

Wapres pun menekankan perlunya membatasi pertumbuhan mini market agar warung-warung kecil milik rakyat tidak tergusur. Jika tidak, maka tidak ada lagi makanan buatan tetangga, kue-kue basah, atau kue-kue kampung, karena semua kue hasil industri besar. Sehingga, terjadi pemerataan di bagi industri besar, sementara tidak ada pemerataan bagi industri kecil. Maka timbullah makin berbeda dan makin menjauh kesenjangan itu.

“Begitu juga industri kita di Bekasi dan Karawang, di mana saja sekitar Bandung ini. Tentu kita bisa mencari berapa orang Jawa Barat yang punya industri, berapa orang Sunda yang punya pabrik. Yang punya hotel saja berkurang saat ini. Dulu tahun 70-an hampir semua hotel milik kita,” lanjutnya.

Memang masih ada perusahaan anak bangsa yang masih dibanggakan, seperti PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad, tapi pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan.

Hal-hal seperti inilah, Wapres menuturkan, yang menjadi concern pemerintah. Bukan hanya di Indonesia, tetapi Amerika dan Inggris juga memiliki concern yang sama.

Menurut Wapres, jika kesenjangan yang besar ini tetap dibiarkan, maka bahaya akan terjadi di kemudian hari. Ia pun mengakui berada di pemerintahan selama 15 tahun, maka hal ini pun menjadi tanggung jawabnya.

“Tapi inilah sekarang kita dengan dengan Pak Presiden Jokowi, sadar akan hal ini. Karena itu saya bersedia hadir di sini bukan untuk bicara teknis, tapi (mendorong) siapa yang harus memajukan daerahnya,” jelas Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau, untuk memajukan suatu daerah, hendaknya tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Untuk menyelesaikannya tidak bisa dilakukan secara administrative, tetapi harus diselesaikan dengan semangat dan kultur yang baru.

“Saya selalu mendorong (untuk menjadi) pengusaha. Di Makassar ada sekali setahun pertemuan Saudagar Bugis Makassar. Ada pengusaha Sunda, ada pertemuan pengusaha Pekalongan, ada pertemuan pengusaha Padang/Minang. Supaya spiritnya maju, ayo bersaing, maju maju maju,” lanjutnya.

Wapres juga menekankan agar semangat entrepreneurship sudah ditumbuhkan sejak awal, yakni ketika anak-anak muda duduk di perguruan tunggi.

“Itulah yang ingin saya sampaikan kepada yang muda-muda. Jadi bikin terus festival-festival entrepreneur di ITB, di Unpad, di mana pun universitas yang ada disini,” pesan Wapres.

Selain itu, para pengusaha diharapkan untuk fokus menjadi pengusaha, jangan tergiur bermain di politik.

“Sekarang begitu sedikit ada yang mampu langsung mau jadi anggota DPR dan DPRD, lebih cepat menghasilkan, merusaklah semua sistem. Karena itu jangan terlalu cepat yang muda-muda. Habis bakat (pengusaha) ini terkalahkan,” keluh Wapres.

Disamping itu, pengusaha kecil harus disubsidi. Tidak seperti sebelumnya, bunga untuk pengusaha besar hanya 10 persen, sementara pengusaha kecil 23 persen.

“Ini penganiayaan, kedzoliman luar biasa. Pengusaha kecil dikasih bunga besar, pengusaha besar dikasih bunga kecil. Sekarang tidak, kita balik,” tegas Wapres.

“Jadi pemerintah akan segera membikin kebijakan yang lebih mendorong, lebih afirmatif,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wapres mengingatkan sekali lagi kepada KADIN, sebagai wadah pengusaha, sudah seharusya berkontribusi menciptakan kesejahteraan rakyat dan mencari solusi agar tidak terjadi ketimpangan.

“Jadi harapan saya dalam pertemuan ini kita semua sebagai pengusaha ada legacy kedepan bahwa kita menyelesaikan ketimpangan kesenjangan bangsa dengan upaya kita, semoga,” tutup Wapres.

Sebelumnya Ketua Umum KADIN Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno menyampaikan

bahwa bidang usaha UMKM merupakan sektor riil usaha yang mayoritas adalah masyarakat kecil menengah dengan berbagai sektor usaha seperti pertanian, pertambangan, dan industri yang berhubungan dengan pariwisata.

“UMKM merupakan salah satu pilar yang mampu bertahan ditengah berbagai gejolak dan krisis perekonomian. Sampai dengan saat ini UMKM telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sebesar 97,2%,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Deddy Mizwar turut melaporkan bahwa nilai ekspor Jabar tahun 2016 sebesar 23,9 miliar US Dollar dan menjadikan Jawa Barat sebagai daerah penyumbang ekspor tertinggi di Indonesia. Nilai impor Jawa Barat pada periode November 2016 kurang lebih sebesar 10,7 miliar US Dollar.

“Untuk terus memperkuat kinerja perekonomian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat concern terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2016 tingkat kemantapan jalan provinsi di Jabar sudah mencapai 97, 80% dari 2.190 km, tahun ini ditargetkan kemantapan menjadi 98,20%,” lapor Deddy.

Turut hadir pada acara ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan kemaritiman Tirta HIdayat, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penganggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto, Staf Khusus Wakil Presiden Azyumardi Azra, dan Tim Ahli Wakil Presiden Yudi Chrisnandi.  (KIP, Setwapres)