Jakarta – Awal tahun 2016 Indonesia memasuki suasana yang berbeda. Suatu suasana yang banyak kesempatan, sekaligus juga penuh tantangan. Suasana persaingan dalam kerjasama, karena memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bekerjasama, tetapi bersaing juga. “Itu merupakan langkah yang membuat ekonomi ASEAN ini skala-nya menjadi besar dan kita harapkan menjadi efisien, tetapi efisien tentu harus dengan persaingan, baru kita dapat bekerja dengan efisien pula dan sambil bekerjasama di dalam banyak hal.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dihadapan ratusan investor saat meresmikan Peluncuran Layanan Izin Investasi 3 Jam di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta.
Lebih lanjut Wapres menyatakan bahwa saat ini Indonesia juga menghadapi banyak tantangan. “Tantangan itu ada hal yang negatif bagi orang lain, tetapi bagi pengusaha hal itu positif”, ungkapnya.
Wapres mencontohkan saat liburan akhir tahun kemarin, dimana-mana macet, orang marah, hingga Dirjen Perhubungan Darat mengundurkan diri. Tetapi pengusaha yang baik tentu melihatnya ini sebagai suatu kesempatan untuk bangun jalan tol. Artinya infrastruktur itu sangat penting dan itu merupakan peluang bisnis.
Wapres juga menambahkan bahwa Indonesia mempunyai pasar yang luas dengan sumber daya manusia (SDM) yang besar, sekaligus mempunyai sumber daya alam (SDA) yang cukup. Jadi pada dasarnya Indonesia mempunyai kemampuan untuk menggerakkan ekonomi nasionalnya lebih baik dan lebih cepat dibanding banyak negara yang bermasalah.
Pada kesempatan tersebut Wapres juga mengarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur mengingat biaya logistik Indonesia yang cukup tinggi. “Kalau anda lihat berita setiap hari, maka yang dimulai dan diresmikan hampir semua jalan, jembatan, pelabuhan. Dan itu akan terus ditingkatkan tiap tahun. Angka APBN Indonesia pada tahun 2016 khusus untuk infrastruktur itu naik 50% dibanding dengan tahun yang lalu. Total di APBN kita 310 triliun untuk infrastruktur, itu dari APBN,” imbuhnya.
Disamping infrastruktur, lanjut Wapres, birokrasi yang lamban akibat aturan-aturan yang panjang dan juga kadang-kadang melelahkan. Karena itu kita memotong banyak langkah-langkah itu dengan paket-paket kebijakan yg dikeluarkan setiap dua minggu agar tercermin bahwa kita konsisten untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan yang lebih efisien dan cepat.
Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menekankan pentingnya layanan izin investasi 3 jam karena terkait penyederhanaa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus 8 (delapan) produk perizinan ditambah 1 (satu) surat booking tanah. “Dari hitungan BKPM dibutuhkan waktu 23 hari lebih termasuk waktu yang dibutuhkan untuk Akta Pendirian dan SK Kumham dan kini hanya dibutuhkan waktu 3 jam,” ungkapnya.
Adapun produk-produk perizinan yang akan diberikan kepada para investor layanan izin investasi 3 jam adalah izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabeanan(NIK).
Franky menambahkan bahwa 8 (delapan) produk perizinan tersebut dikeluarkan oleh lima instansi diluar BKPM. Diantaranya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk NPWP, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk NIK, Kementerian Perdagangan untuk TDP dan API-P, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk RPTKA dan IMTA, serta Notaris untuk Akta Pemdirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu ditambah surat booking tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Kapolri Jendral Badrodin Haiti.
*****