Jakarta, wapresri.go.id – Apabila ingin demokrasi berjalan dengan baik, maka pilarnya, yaitu partai politik harus baik. Partai politik sebagai pilar demokrasi harus menjalankan prinsip demokratik sejak proses internalnya. Proses demokrasi yang baik di dalam partai ini akan membawa demokrasi yang baik pula di tingkat nasional. Hal ini dikemukakan Wapres saat menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 2017 di Jakarta 20 Desember 2017.
Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa Partai Golkar ini menjadi rekor nasional, bahkan mungkin di dunia karena dalam waktu 3,5 tahun partai Golkar telah memiliki lima ketua umum. Wapres mengharapkan hal ini tidak terulang. ”Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini.” pesan Wapres.
Gejolak internal di dalam partai besar seperti Golkar dapat menimbulkan gejolak-gejolak politik di tingkat nasional. Sehingga Wapres berharap agar hasil Munaslub Partai Golkar ini dapat membawa dampak yang positif bagi jalannya perpolitikan nasional. “Hasil Munaslub ini diharapkan menjadi hal yang menyejukkan dan membawa efek yang baik dalam situasi politik nasional.” Ungkap Wapres
Lebih lanjut Wapres mengharapkan agar tidak ada pergantian tampuk pimpinan lagi hingga pemilu selanjutnya. Munaslub dan pergantian ketua partai seperti ini memakan biaya besar berupa material maupun non material. Biaya non material adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar. “Ongkos politiknya adalah menurunnya kredibilitas Partai Golkar,”ucap Wapres.
Menjelang tahun politik 2018, Wapres mengharapkan Partai Golkar dapat lebih demokratis dibanding partai lainnya. Karena Golkar sudah berumur lebih dari 50 tahun, pendirinya sudah tidak ada, sehingga sistem internalnya harus demokratik untuk menjaga tetap berdirinya partai. Hal ini juga yang dapat menghindari adanya pergantian kepemimpinan yang terlalu sering. “Demokratisasi dalam partai harus dijaga agar jangan ada lagi ketua yang keenam dalam lima tahun”, ungkap Wapres.
Dalam Munaslub Partai Golkar tersebut, telah terpilih Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menggantikan Setya Novanto yang terjerat masalah hukum. Menurut Wapres, Ketua Umum Partai Golkar yang baru terpilih ini sangat tepat, karena memiliki pengalaman di legislatif dan eksekutif dan serta pernah mengelola partai. Diharapkan, pengalaman yang dimiliki tersebut dapat berguna bagi Partai Golkar.
Wapres mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi partai di masa mendatang selain untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga harus meningkatkan makna keterwakilan rakyat dalam politik. Partai politik harus dapat memastikan kepentingan masyarakat dari bawah bisa tersalurkan hingga ke atas dengan baik. Sejalan dengan sila ke-empat Pancasila, partai harus betul-betul mewakili kepentingan rakyat. Partai yang besar adalah yang paling banyak mewakili rakyat. (AKS,KIP-Setwapres)