Jakarta. Masa sulit dalam ekonomi menjadi saat yang tepat untuk memulai berinvestasi. Seperti kondisi sekarang ini, ketika terjadi dampak ekonomi global, negara berkembang seperti Indonesia, India dan lainnya terpacu untuk meningkatkan kerjasama dengan mengembangkan investasi di bidang perdagangan dalam menghadapi masalah ekonomi dunia.
“Pemerintah Indonesia sedang menyusun paket kebijakan, termasuk kebijakan di bidang investasi, dengan harapan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam perizinan, dapat dikurangi,” demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla (JK) bersama Wapres India Shri Mohammad Hamid Ansari, di hadapan Kepala BKPM Franky Sibarani dan para pelaku bisnis Indonesia dan India, saat membuka Indonesia-India Business Forum yang diadakan di Hotel Shangri La, pada Selasa, 3 November 2015.
Pemerintah, melalui BKPM tengah berupaya keras untuk memangkas waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin berinvestasi di Indonesia. “Kami optimis untuk mengurangi waktu tersebut dari hitungan bulan menjadi 3 jam saja,” tegas Wapres JK.
Wapres India Hamid Ansari menyambut baik langkah pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan serangkaian kebijakan reformasi ekonomi dengan melibatkan langkah-langkah deregulasi besar, yang bertujuan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. “Saya yakin langkah tersebut akan menciptakan peluang kolaborasi bisnis lebih lanjut antara India dan Indonesia,” ujar Hamid.
Bagi India, Indonesia bukan hanya negara tujuan perdagangan, tetapi mitra strategis jangka panjang yang lebih signifikan. India merupakan pembeli terbesar minyak sawit mentah dari Indonesia dan juga mengimpor batubara, mineral, karet, pulp dan hidrokarbon dalam jumlah besar. India mengekspor produk olahan minyak bumi, jagung, kendaraan komersial, peralatan telekomunikasi dan biji minyak ke Indonesia.
Dengan nilai Impor dari Indonesia sebesar 15 miliar USD sedangkan ekspor hanya sebesar 4 miliar USD pada 2014-2015, Wapres Hamid memandang perlu untuk mensinergikan upaya dalam bidang ekonomi dan bisnis. “Kedua negara harus memanfaatkan kemampuan saling melengkapi dalam menarik investasi yang merupakan faktor kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang positif,” lanjut Hamid.
Menurut Hamid, pasar konsumen yang luas, sumber daya manusia yang muda dan terampil, serta keahlian di bidang teknologi informasi India ditambah dengan sumber daya alam Indonesia, populasi muda dan lokasi yang strategis, akan menjadi landasan untuk peningkatan hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai negara berkembang terbesar di dunia, Indonesia-India sepakat untuk membahas perluasan hubungan perdagangan yang sudah ada serta mengidentifikasi sektor-sektor baru dalam kerjasama ekonomi.
Senada dengan Wapres Hamid, Wapres JK mengutarakan bahwa dengan nilai perdagangan Indonesia yang saat ini di bawah 20 miliar, yaitu di kisaran 17-18 miliar, dibutuhkan peningkatan tenaga kerja, pasar, material dan kapasitas dengan bekerja sama dengan negara berkembang besar seperti India untuk menciptakan peluang pasar baru. Tak lupa Wapres JK berterima kasih karena telah banyak investasi dari India ke Indonesia dan berharap ke depan bank-bank di Indonesia juga dapat beroperasi di India.
Di akhir sambutannya, Wapres JK mengajak para pelaku bisnis Indonesia dan India untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka mencapai kesuksesan hubungan kedua negara. (Meilani Saeciria)
