Jakarta. Dalam sistem otonomi saat ini, dimana dunia persaingan terjadi antar daerah, aparatur dituntut untuk memajukan suatu daerah berdasarkan kemampuan daerah, sehingga masyarakat dan pengusaha memilih daerah itu. “Karena itulah maka aparatur pegawai negeri harus selalu ditingkatkan kemampuan kualitasnya. Salah satu fungsi yang sangat penting juga ialah bagaimana suatu aparatur negara menjadi bagian utama untuk perekat bangsa, artinya menjaga keutuhan NKRI, yaitu masyarakat yang plural,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika meresmikan Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXII dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Tahun 2016, di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Rabu, (10/2/2016).

Fungsi aparatur, Wapres menjelaskan, adalah menjalankan roda pemerintahan di bawah sistem negara sehingga membawa negara dan pemerintah yang baik serta memajukan rakyatnya. “Semua pemerintah yang maju mendorong orang bekerja dengan baik, mendorong pengusaha-pengusaha dengan baik dan sekaligus mengawasinya, mendorong seluruh masyarakat untuk bekerja dan berbakti, serta mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan kewajibannya,” ungkap Wapres.

Wapres menekankan, semua negara membutuhkan pemerintahan yang baik, untuk itu diperlukan sistem birokasi dan aparat yang baik. “Karena itulah maka saudara-saudara hadir di sini untuk melaksanakan suatu fungsi pemerintahan, menjalankan pemerintahan secara teratur dan dapat memajukan bangsa ini. Karena fungsi aparatur dan fungsi birokrasi adalah suatu fungsi utama dalam suatu negara,” ucap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan diklat sangat penting, terutama terkait dengan kepemimpinan, karena dalam kepemimpinan harus memahami bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat, tidak saja untuk saat ini tetapi untuk masa yang akan datang.

Selain itu, Wapres menekankan, dalam hal kepemimpinan, pejabat harus menyesuaikan dengan tujuan ingin dicapai, meskipun tidak menyenangkan untuk semua orang. “Kalau pemimpin hanya ingin menyenangkan orang, maka dia hanya koordinator bukan pemimpin. Pemimpin harus melaksanakan baik yang disukai orang, juga yang tidak disukai orang,” tegasnya.

Untuk kepemimpinan, Wapres mengharapkan, ke depan akan ada perubahan peraturan tentang penempatan pejabat tingkat tertentu menjadi pegawai nasional. Artinya Eselon 1, Eselon 2 dapat ditempatkan di mana saja di negara ini. Sehingga, tidak lagi semua orang Sumatera Utara harus berkumpul di Medan, atau Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tidak hanya dipenuhi orang Bugis saja. “Kita akan merubah itu, pada tingkat tertentu kembali menjadi sistem nasional, dapat dipindah-pindahkan, kepala dinas di Sulawesi Tenggara yang bekerja baik, dapat menjadi kepala dinas di Palembang atau di mana pun,” harap Wapres.

Untuk itu, harus ada pelatihan berjenjang secara nasional juga, yakni dengan sertifikasi. Sehingga, untuk menduduki jabatan-jabatan fungsional atau struktur daerah, harus mempunyai keahlian di tempat itu. Karena itu semua harus mempersiapkan harus mempunyai sertifikasi, tidak boleh asal pindah tanpa sertifikasi. “Kalau dia diangkat Bupati atau Gubernur mengangkatnya Dinas Perhubungan tentu harus ada sertifikat bahwa dia telah melampaui pelatihan tentang perhubungan di pusat jangan dari Dinas Pasar kemudian menjadi Dinas Perhubungan, hanya karena Bupatinya yang menang atau Gubernrnurnya yang menang,” kata Wapres menyarankan.

Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya profesionalisme. Dari tingkat pusat ke bawah harus profesional, walupun standard, harus berkembang menurut waktunya. “Kalau Kepala Perdagangan dia harus terus menerus mengetahui perdagangan, kalau dulu perdagangan itu hanya bicara tentang pasar, sekarang harus mengerti e-commerce, bukan hanya tentang pasar tradisional,” pesan Wapres.

Diakhir sambutannya Wapres mengharapkan, agar lembaga pelatihan selalu ditingkatkan, karena lembaga pelatihan sama halnya dengan lembaga penelitian, yakni tempat mengkaji apa yang akan dihadapi di masa depan, bukan masalah sekarang saja. Misalnya kajian tentang bagaimana pengaruh teknologi di masa depan, bagaimana pengaruh ekonomi ASEAN di masa depan, apa tantangannya, apa pengaruh perdagangan bebas di masa depan, apa pengaruh krisis ekonomi di masa depan, apa pengaruh masyarakat demokrasi pada pemerintahan. “Tentu banyak bagian yang harus dipelajari bersama-sama,” pungkas Wapres.

Turut hadir pada acara pertemuan tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Kasetwapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Seketariat Wakil Presiden Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Syahrul Udjud. (Romansen)

,